Dugaan Kampanye Terselubung, Panwaslu Keluarkan Rekomendasi

Home / Berita / Dugaan Kampanye Terselubung, Panwaslu Keluarkan Rekomendasi
Dugaan Kampanye Terselubung, Panwaslu Keluarkan Rekomendasi Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya, Selasa, (1/5/2018). (FOTO: Ardiyanto/TIMES Indonesia)

TIMESLAMPUNG, LAMONGAN – Seusai melakukan melakukan pendalaman terkait dugaan oknum petugas Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang menjalankan kampanye terselubung, Panitia Pengawas Pemilu (PanwasluKabupaten Lamongan, akhirnya mengeluarkan rekomendasi.

Pertama, Panwaslu Lamongan, mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan teguran kepada tim Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Jawa Timur (Jatim).

“Karena ada penyebaran APK (stiker) bukan dibuat oleh KPU,” ujar Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya, Selasa, (1/5/2018).

Lebih lanjut, Tony membeberkan, dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, memang ada dugaan tindak pidana pemilihan, karena sambungnya, penyerahan uang oleh pendamping itu bersamaan dengan penyebaran stiker paslon.

“Kemudian dugaan tersebut kami teruskan ke sentra gakkumdu untuk didalami dan dibahas. Dan setelah dikaji dan dibahas oleh sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Jadi tuduhan dugaan tindak pidana pemilihan itu tidak benar,” katanya.

Lebih jauh, Tony menegaskan, dari temuan di lapangan setelah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah saksi pelapor maupun terlapor, disimpulkan oknum petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak mentaati dan menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang ada.

Sebab, petugas pendamping PKH, telah mengkolektifkan ATM dan PIN Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan tindakan yang salah. Apalagi di situ juga dibarengi dengan ajakkan memilih pasangan calon.

“Fakta di lapangan, ada penyaluran dana program PKH itu yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan atau program PKH,” ucap Tony.

Atas temuan itu, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Sosial dan juga koordinator PKH tingkat Kabupaten Lamongan (Korkab).

“Untuk memberikan sanksi kepada Kholis Fahmi (Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Karanggeneng sekaligus Pendamping PKH di Desa Kendalkemlagi), sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya.

Untuk di ketahui, persoalan ini muncul ke permukaan, saat warga Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Kotamin, menemukan seorang oknum pendamping PKH yang diduga ikut terlibat kampanye terselubung untuk salah satu paslon. Atas temuannya itu, Kotamin melaporkan ke Panwaslu Lamongan(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar